Honorer akan di hapus, inilah penjelasan detailnya.



Sensasintb.com -  Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyetujui secara keseluruhan memuat jenis-jenis pegawai seperti tenga kehormatan.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang sidang Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan perlu dipastikan tidak ada lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Undang-undang yang mengusulkan adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian nasional, yaitu PNS dan PPPK.


"Sementara itu, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih memerlukan pegawai-pegawai yang kontraknya seperti kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.


Ia mengungkapkan kondisi di mana para pegawai diminta dari anggaran yang memasukkan kategori ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM.

"Ini kan tidak kompatibel dengan UU yang berlaku," tuturnya lagi.

Banyak pegawai berstatus non ASN
Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih sejumlah pegawai yang berstatus non ASN.

"Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yg non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk kedalam persetujuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyelesaikan ini," ungkap KemenpanRB.

Menurut KemenpanRB, diterbitkan khusus untuk yang bekerja di lembaga non struktural.

Sumber: kompas.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Urgensi Pemuda dalam Pembangunan Desa

Gambar
Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. (Soekarno). Desa merupakan wadah strategi dalam pembangunan daerah, karena desa adalah tempat produktifitas dalam membangun pemgembangan daerah. Hal ini patut di mediasi oleh pemerintah baik dalam mengawal pembangunan desa maupun memotret kinerja aparatur desa. Belum lama ini kita sering mendengar dan melihat berita tentang korupsi dana desa di berbagai media seperti televisi, radio, Koran bahkan di facebook yang sering kita pacari setiap hari. Melihat realitas yang tidak sesuai keinginan hati masyarakat maka perlunya generasi muda mengambil sikap dan mensutradarai dalam mengawal pembangunan desa. Paradigma ini merupakan impian dari pemerintah dalam mengawal dan menatap pembangunan daerah terutama desa. Sejak kepemimpinan pak joko  widodo desa menjadi perhatian besar yang harus di tatarapi terutama di berbagai sektor, baik dalam kinerja aparatur des...
Baca selengkapnya

Kabar Harian "IMTA BIMA"

Gambar
"Merajut Impian Dana Tadewa" Dana Tadewa adalah dana dou mbojo sebagai warisan tuhan yang alami...!!! itulah statement yang sering di lontarkan oleh masyarakat tadewa. Dana ini merupakan surga warisan nenek moyang terdahulu yang di prioritaskan sebagai kepentingan masyarakat tadewa dari generasi ke generasi sekarang. seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman dari masa ke masa, refleks dalam aktivitas masyarakat mulai pudar dari norma-norma hidup. problem ini acapkali menjadi beban di kalangan generasi yang mulai memikirkan dana tedewa sebagai dana surga bagi masyarakat. secara statistik pertumbuhan penduduk semakin bertambah dalam tiap tahun, dan tentunya kebutuhan hidup semakin meningkat dalam menjawab kebutuhan pangan masyarakat. situasi ini merupakan PR bagi para pemikir yang harus di antisipasi terhadap masa yang akan datang. penyakit sosial terhadap Dana Ro Rasa bukan hanya pada ranah pertumbuhan dan kebutuhan penduduk, melainkan banyak sekali penyakit-p...
Baca selengkapnya